Koptu J Saragih Komsos Pemilik Keramba di Desa Siboro


SITANGGANG.net
 
Anggota Kodim 0210/TU yang bertugas di Koramil O4/HB Koptu J Saragih melaksanakan kegiatan Komsos kepada petani ikan di pinggiran danau Toba tepatnya di dusun Tulas Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula pada Kamis 05 November 2021.

Warga yang dikunjungi adalah saudara Asido Amandu Siboro yang didampingi istrinya Juita boru sagala dengan keramba sebanyak 6 kotak, 3 berisi 3 kosong ukuran 3x4. Para warga menanggapi penertiban keramba.

Babinsa Koramil 04/HB Koptu J Saragih mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/213/KPTS/2017 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau Toba untuk Budidaya Perikanan, kemudian sesuai Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya, bahwa kondisi existing KJA wilayah Samosir berada di zona A3.1 yang bukan merupakan kawasan budidaya perikanan sehingga perlu dilakukan penertiban KJA yang berada di zona A3.1.

Sebab Pemerintah Daerah Samosir Telah menindaklanjuti dengan Surat Edaran bersama Forkopimda tentang Penataan Keramba Jaring Apung di Samosir dan telah dilaksanakan pendataan KJA di Kabupaten Samosir yaitu 2756 Petakan.

Adapun metode pengurangan jumlah petakan dibagi menjadi tiga tahap yaitu pada tahun 2021 setiap pemilik KJA/KJT mengurangi 33% dari jumlah petakan yang dimiliki termasuk KJA yang kosong, selanjutnya pada tahun 2022 pemilik KJA/KJT mengurangi 63% dari jumlah petakan yang dimiliki, dan pada tahun 2023 pemilik KJA/KJT mengurangi 74% dari jumlah petakan yang dimiliki. 

Dan sebagai dampak dari penataan KJA ini, Pemerintah memberikan alternatif pengalihan profesi dari usaha budidaya ikan di KJA menjadi budidaya ikan sistem bioflog, sistem mina padi, sistem kolam terpal, pembuatan pakan ikan, dengan syarat membentuk kelompok.

Asido Amandu Siboro sendiri setuju dengan peraturan pemerintah.

"Kalau memang sudah peraturan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, namun kami memohon bantuan kepada pemerintah, supaya ada modal usahan untuk yang lain," pungkasnya. (BP)
Lebih baru Lebih lama